Selasa, 03 November 2009

Fakta dalam Cerpen Martin Aleida




oleh Asep Sambodja

“Saya pikir, ternyata saya tidak lebih berharga dari sebutir debu.” Kutipan ini terdapat dalam cerpen “Ratusan Mata di Mana-mana” yang terdapat dalam buku Mati Baik-baik, Kawan karya Martin Aleida (2009).
Apa yang ditulis Martin Aleida dalam cerpen tersebut memang seperti sebuah memoar seorang sastrawan Lekra pada masa 1971-1984, masa-masa pembungkaman sastrawan Lekra dan mulai berdirinya majalah Tempo. Di majalah berita mingguan itulah Martin Aleida bekerja sekaligus mencari nafkah sebagai wartawan olahraga dan kesehatan. Padahal di majalah itu banyak sekali sastrawan-sastrawan Manikebu, seperti Goenawan Mohamad, Bur Rasuanto, A. Bastari Asnin, Usamah, dan lain-lain.
Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan seorang sastrawan Lekra masuk ke sarang sastrawan Manikebu. Tentu timbul perasaan “tidak lebih berharga dari sebutir debu”, yang sewaktu-waktu bisa dikibaskan dengan kemoceng. Tapi, itulah cara bagi sastrawan Lekra dan anggota PKI lainnya untuk bertahan hidup, karena hampir semua pintu untuk mencari nafkah sudah ditutup Rezim Orde Baru. Bisa jadi pula sebenarnya di antara sesama sastrawan atau seniman masih memungkinkan terjalinnya tali silaturahmi meskipun ada perbedaan ideologi di antara mereka.
Cukup banyak fakta yang diangkat Martin Aleida dalam cerpen itu, dan ternyata sangat mengejutkan. Di antaranya adalah kedekatan Salim Said dengan Sarwo Edhie Wibowo. Kedekatan itu digambarkan Martin dengan kedatangan Sarwo Edhie ke tempat kos Salim Said. Siapa yang tidak kenal Sarwo Edhie Wibowo? Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) ini di mata sebagian orang dielu-elukan karena telah membunuh ratusan ribu orang PKI. Tapi, di mata orang-orang PKI, termasuk di mata sastrawan Lekra seperti Martin Aleida, tangan Sarwo Edhie Wibowo yang juga mertua Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono itu berlumuran darah. Bagaimana kaitan sesungguhnya antara Sarwo Edhie Wibowo dengan wartawan Tempo Salim Said, yang kini jadi pengamat militer, tak terjelaskan dalam cerpen itu.
Tapi, peristiwa itu menyadarkan Martin Aleida, bahwa ternyata ada “mata di mana-mana”, termasuk rekan kerjanya di majalah Tempo. Sebagai sastrawan Lekra yang berafiliasi dengan PKI, tentu saja Martin bersyukur karena Salim Said tidak memperkenalkan jati diri Martin kepada Sarwo Edhie. Di mata Martin, Sarwo Edhie Wibowo adalah “legendaries hidup yang mengaku telah menghabisi tiga juta orang komunis dalam gerakan penumpasan yang dipimpinnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali” (Aleida, 2009: 124).
Yang menyakitkan adalah ketika mengetahui bahwa teman seperjuangan kita ternyata adalah seorang pendurhaka. Dalam cerpen tersebut, Martin Aleida menyebut nama Sartono—saya menduga ini nama sebenarnya, karena nama-nama tokoh yang ada dalam cerpen semi memoar ini adalah nama-nama yang sebenarnya—yang dulu di zaman Orde Lama menjadi aktivis Lekra, begitu hidup di zaman Orde Baru menjadi interogator di Markas Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya). Dan, yang diinterogasi adalah kawannya sendiri. “Nasib telah menjelma menjadi sungai yang besar dan deras, yang memisahkan jalan hidup kita berdua! Aku di sini. Kau di situ, dan cuma sebagai seorang pendurhaka!” (Aleida, 2009: 120).
Banyak nama yang disebut atau terlibat dalam cerpen ini. Di antaranya Fikri Jufri, Eka Budianta, Ed Zoelverdi, Syu’bah Asa, Putu Wijaya, dan Usamah. Dari cerpen itu pula kita tahu bahwa yang menemukan slogan “Enak Dibaca dan Perlu” adalah Usamah. Pembaca juga tahu bagaimana intrik-intrik juga terjadi di dalam sebuah majalah berita, apalagi majalah berita yang sarat memuat berita politik.
Sebagaimana cerpen-cerpennya dalam Leontin Dewangga, cerpen-cerpen yang terdapat dalam Mati Baik-baik, Kawan juga merupakan sebuah kesaksian. Ciri khas sebagai sastrawan Lekra juga tampak dalam karya Martin Aleida ini, yakni menceritakan apa yang benar-benar terjadi dalam masyarakatnya, dengan menggunakan teknik penceritaan yang memperhatikan betul nilai artistiknya. Sehingga, karya sastra yang tercipta, dalam hal ini cerpen-cerpen Martin Aleida, adalah karya yang benar-benar berisi, bukan karya yang kosong.
Saya teringat pada tulisan Arif Bagus Prasetyo dalam buku 60 Puisi Indonesia Terbaik 2009 yang diterbitkan Pena Kencana. Ia bermimpi suatu saat kelak akan membaca karya-karya semacam “Sair Kedatangan Sri Maharadja Siam di Betawi” yang ditulis berdasarkan peristiwa “jang soenggoeh-soenggoeh terdjadi”. Dengan demikian, pembaca karya sastra akan mendapatkan wawasan setelah membaca karya sastra tersebut.
Apa yang dilakukan Martin Aleida sudah lebih dari itu. Dia tidak saja bercerita tentang sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, tapi dia juga memberikan perspektif yang relatif baru, yakni dari sudut pandang sang korban politik Orde Baru. Yang membuat cerpen-cerpen Martin Aleida lebih menarik adalah dia sendiri juga menjadi korban. Jadi, dia tidak perlu lagi berpura-pura untuk menyuarakan kepedihan orang lain, melainkan ia tinggal menuturkan cerita secara jujur saja, secara apa adanya. Maka yang terbaca adalah keindahan.
Saya juga memimpikan hal yang sama dengan Arif B. Prasetyo, bahwa sejatinya sastrawan juga tidak membutakan matanya dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Dalam hal ini, saya menilai konsep kesenian yang digagas dan dibuat sastrawan-sastrawan Lekra dalam Mukaddimah Lekra (28 Januari 1959) merupakan sesuatu yang menarik. Untuk menyebut beberapa di antaranya, saya kutip sebagai berikut. Pertama, rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan. Kedua, keragaman bangsa kita ini menyediakan kemungkinan yang tiada terbatas untuk penciptaan yang sekaya-kayanya serta seindah-indahnya. Ketiga, Lekra mendorong inisiatif yang keratif, mendorong keberanian kreatif, dan menyetujui setiap aliran bentuk dan gaya, selama ia setia pada kebenaran, keadilan dan kemajuan, dan selama ia mengusahakan keindahan artistik yang setinggi-tingginya.

Citayam, 4 November 2009

Senin, 02 November 2009

"Otobiografi" dan "Politik Sastra" Saut Situmorang


PDS HB Jassin, diskusi dua buku Saut Situmorang.


Diskusi Mejabudaya, 30 Oktober 2009.


Annida-Online--Dua buku karya Saut Situmorang (43) meluncur bersamaan. Di Meja Budaya Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) H.B. Jassin, Jumat (30/10), antologi puisi Otobiografi serta kumpulan essai Politik Sastra diluncurkan. Digelar pula diskusi mengenai dua karya tersebut dengan pembicara Asep Sambodja dan Mikael Johani, serta moderator Martin Aleida.
"Otobiografi" merupakan kumpulan puisi-puisi Saut yang ditulis dalam rentang waktu 20 tahun. Sementara "Politik Sastra" merupakan essai-essai Saut sejak tahun 2000 yang berisi ketimpangan-ketimpangan sastra kita menurut Saut.

Dosen sastra UI Asep Sambodja mengatakan, karya-karya Saut dalam Otobiografi sangat kental akan muatan politis. Menurut Asep, Saut menggunakan paham realisme sosialis.
"Ia membaca masyarakat, lalu dituangkan dalam puisi. Terlihat jelas ia membela orang-orang yang tertindas. Contohnya dalam kasus Aceh, ia membela korban Daerah Operasi Militer atau DOM. Lalu dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Saut mengecam tindakan penguasa. Bahasanya lugas, mudah dipahami," beber Asep, usai acara.

"Tapi ada juga digunakan kata-kata kotor, saya rasa ini karena Saut hendak merusak dan mendobrak estetikanya Sapardi (Sapardi Djoko Damono, red)," imbuh Asep.

Mengenai kumpulan essainya, Mikael Johani yang aktif di Komunitas Bunga Matahari (milis sastra) mengatakan, Saut telah membongkar banyak kebohongan sastra termasuk di dalamnya bagaimana propaganda-propaganda sebuah komunitas seni budaya, proses penjurian, seleksi karya di media dan lainnya.

"Kalau saja Saut tidak mengungkapkannya, akan banyak orang yang tidak tahu bahwa ternyata penilaian karya sastra itu sangat subjektif. Oh, ternyata redaktur sastra di media-media itu orang dari komunitas yang sama. Belum lama saya juga temukan buku puisi yang isinya bagus banget, dan karya penulis itu belum pernah dimuat di media yang relatif berpengaruh," ujar Mikael, peraih Bachelor of Arts (First-Class Honours in Classics) dari Australian National University, Canberra.

Saut sendiri bilang, dalam essainya ia mengungkap kalau kritik-kritik sastra yang ada hanya merugikan. Kritikus mestinya mengkritik karya sesuai prosedur. Menurutnya, kritikus sekarang ini masih sebatas komentator belaka. [Esthi/foto: Arum]

Catatan: Berita ini bisa juga diakses melalui: http://www.annida-online.com/berita-penulis/otobiografi-dan-politik-sastra-saut-situmorang.html

Citayam, 3 November 2009

Selasa, 27 Oktober 2009

Kronik Peristiwa Sastra dan Politik 1960-an:




oleh Asep Sambodja


1960
(1) Juli: Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) memberikan hadiah sastra di bidang puisi kepada Ramadhan K.H. dan Hr. Bandaharo; di bidang cerpen kepada Trisnojuwono, Pramoedya Ananta Toer, dan Ajip Rosidi; di bidang novel kepada Toha Mohtar; dan di bidang drama kepada Utuy Tatang Sontani, Nasjah Djamin, dan Rustandi Kartakusuma.

(2) Agustus: Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi dilarang karena oposisi terhadap Demokrasi Terpimpin dan keterlibatan elite kedua partai tersebut dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

(3) 31 Agustus: Sidang Pleno II Lekra. Sidang pleno ini memantapkan Mukadimah Lekra dan sikap “Politik adalah panglima.”

(4) Harian Rakjat memberikan hadiah sastra di bidang esai kepada Pramoedya Ananta Toer dan Mia Bustam; di bidang puisi kepada Hr. Bandaharo, Dodong Djiwapradja, Chalik Hamid, dan S.W. Kuntjahjo; di bidang cerpen kepada Bachtiar Siagian; dan di bidang terjemahan kepada Agam Wispi, Muslimin Jasin, dan Huang Khuen Han.

1961
(1) Majalah Sastra terbit; redaktur: H.B. Jassin, D.S. Moeljanto, M. Balfas.

(2) Pramoedya Ananta Toer dipenjara karena menerbitkan buku Hoakiau di Indonesia.

1962
(1) Presiden Soekarno mengangkat D.N. Aidit dan Njoto sebagai menteri-menteri penasihat tanpa portofolio.

(2) September: Novel Tenggelamnya Kapal van der Wijck karangan Hamka dihebohkan sebagai jiplakan. Abdullah Said Patmadji dan Pramoedya Ananta Toer menuduh Hamka sebagai plagiator. Novel Tenggelamnya Kapal van der Wijck dituduh sebagai plagiat dari novel Majdulin karya Mustofa Luthfi Al Manfalutfi, yang merupakan terjemahan dari Sous les Tilleuls karya Alphonse Karr. Tuduhan itu dimuat di Harian Rakjat dan Bintang Timur.

(3) 13-20 November: Konferensi Sastrawan Asia-Afrika II di Mesir. Delegasi Indonesia diwakili antara lain oleh Pramoedya Ananta Toer, Rivai Apin, Joebaar Ajoeb.

(4) 16 November: Majalah Sastra memberikan penghargaan kepada karya sastra terbaik. Di bidang puisi diberikan kepada M. Saribi Afn, Piek Ardijanto Suprijadi, dan M. Poppy Hutagalung; di bidang cerpen kepada Bur Rasuanto, Motinggo Boesje, dan Virga Belan; di bidang drama dan cerita bersambung diberikan kepada B. Soelarto, Djamil Suherman, dan Usamah; di bidang kritik dan esai kepada Goenawan Mohamad, D.A. Peransi, dan Hartojo Andangdjaja.

(5) Motinggo Busye menerbitkan Malam Jahanam.


1963
(1) 8 Maret: Sitor Situmorang menilai karya Chairil Anwar kontrarevolusioner.

(2) 22-25 Maret: Konferensi Nasional I Lembaga Sastra Indonesia (LSI) diadakan di Medan. Terbentuk Pengurus Pusat LSI yang terdiri dari Bakri Siregar, Pramoedya Ananta Toer, Utuy Tatang Sontani, Agam Wispi, Sobron Aidit, M.S. Ashar, S. Rukiah, Sugiarti Siswandi, dan Hr.
Bandaharo.

(3) Mei: Jumlah front intelektual PKI, Lekra, mencapai 100.000 orang.

(4) Mei: MPRS mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

(5) 17 Agustus: Wiratmo Soekito menyusun “Manifes Kebudayaan”. Sastrawan-sastrawan muda menolak seruan “Politik adalah panglima” yang didengungkan sastrawan Lekra.

(6) September/Oktober: “Manifes Kebudayaan” diumumkan.

(7) H.B. Jassin dan Junus Amir Hamzah menerbitkan Tenggelamnya Kapal van der Wijck dalam Polemik. Jakarta: Mega Bookstore.

(8) Soekarno dan Soebandrio menyerukan konfrontasi dengan Malaysia.

1964
(1) 27 Januari: Hamka dipenjara tanpa diadili. Ia dituduh hendak membunuh Presiden Soekarno dan Menteri Agama.

(2) 1-7 Maret: Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI) diadakan di Jakarta. Konferensi ini menghasilkan “Ikrar Pengarang Indonesia”.

(3) 8 Mei: Presiden Soekarno melarang “Manifes Kebudayaan”. Buku-buku sastrawan Manikebu dilarang.

(4) 24-25 Agustus: Konferensi Nasional II Lekra diadakan di Jakarta. Dalam konfernas ini dihasilkan sebuah resolusi yang antara lain berbunyi teruskan pengganyangan terhadap Manikebu.

(5) 27 Agustus-2 September: Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) diadakan di Jakarta. Konferensi ini menghasilkan “Resolusi KSSR”.

(6) Buku Revolusi di Nusa Damai karya Ktut Tantri terbit.

(7) Jean-Paul Sartre menolak Hadiah Nobel.

1965
(1) September-Oktober: Terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal yang disebut sebagai Dewan Jenderal oleh sebuah gerakan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September yang dipimpin Letkol Untung. Pangkostrad Mayjen Soeharto, satu-satunya petinggi Angkatan Darat yang selamat dalam aksi pembunuhan itu mengambil alih kepemimpinan di
Angkatan Darat. PKI dituduh berada di balik aksi itu. Setelah PKI dilarang, terjadi pembunuhan massal. Sedikitnya 500.000 orang dibunuh. Lekra dilarang. Banyak sastrawan Lekra yang dipenjara, sebagian hidup sebagai sastrawan eksil di Eropa. Perempuan aktivis yang tergabung dalam Gerwani banyak yang menjadi korban perkosaan. Buku-buku karya sastrawan Lekra dilarang.

(2) 30 November: Semua buku pengarang Lekra dilarang.

(3) Subagio Sastrowardoyo menerbitkan buku kumpulan cerpen Kejantanan di Sumbing.

1966
(1) Mei: Soeharto mendukung berakhirnya konfrontasi dengan Malaysia.

(2) Juli: Majalah Horison terbit; redaktur: H.B. Jassin, D.S. Moeljanto, Soe Hok Djin (Arief Budiman), dan lain-lain.

(3) Agustus: Muncul istilah “Angkatan 66”; istilah ini berasal dari H.B. Jassin.

(4) Majalah Budaya Jaya terbit. Redakturnya adalah Ajip Rosidi, Ramadhan K.H., dan Harijadi S. Hartowardojo.

(5) Taufiq Ismail menerbitkan buku Tirani dan Benteng.

1967
(1) Naskah drama Kuntowijoyo, Rumput-Rumput Danau Bento menjadi pemenang harapan Sayembara Penulisan Lakon Badan Pembina Teater Nasional Indonesia.

(2) Slamet Sukirnanto menerbitkan buku puisi Jaket Kuning.

(3) Majalah Horison memberikan penghargaan sastra di bidang puisi kepada Subagio Sastrowardoyo dan Sanento Juliman; di bidang cerpen kepada Umar Kayam, M. Fudoli, dan M. Abnar Romli.

(4) MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden.

(5) Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Nahdlatul Ulama (NU) ditekan oleh pemerintah. Sitor Situmorang dipenjara.

1968
(1) 2 Januari: Sanusi Pane meninggal dunia di Jakarta.

(2) 12 Oktober: Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara menyita majalah Sastra karena majalah ini memuat cerpen Kipanjikusmin, “Langit Makin Mendung”, dalam edisi Agustus. Pemimpin Redaksi Sastra H.B. Jassin diadili.

(3) 31 Oktober: Diskusi tentang Kritik Sastra diadakan di Jakarta.

(4) H.B. Jassin menerbitkan Angkatan 66: Prosa dan Puisi. Jakarta: Gunung Agung. Berisi prosa dan puisi.

(5) Majalah Horison memberikan penghargaan sastra di bidang puisi kepada Rendra dan Abdul Hadi W.M.; di bidang cerpen kepada Danarto, Julius J. Sijaranamual, Satyagraha Hoerip, dan Gerson Poyk.

(6) MPRS mengukuhkan Soeharto sebagai Presiden RI untuk lima tahun ke depan. Soeharto melakukan sentralisasi kekuasaan. Dari 25 provinsi yang ada, 17 di antaranya dipegang oleh perwira militer.

1969
(1) Iwan Simatupang menerbitkan naskah drama Petang di Taman dan novel Ziarah.

(2) Sapardi Djoko Damono menerbitkan buku puisi Duka-Mu Abadi. Bandung: Jeihan.

(3) Ajip Rosidi menerbitkan Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia. Bandung: Binacipta.

(4) Umar Kayam menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

(5) Sentralisasi kekuasaan terus dilakukan; lebih dari 50% bupati dan walikota yang ada di Indonesia berasal dari militer.

(6) Transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto berakhir. Soekarno meninggal pada Juni 1970 dalam posisi sebagai tahanan rumah.

Citayam, 28 Oktober 2009

Mengoyak Puisi-puisi Asep Sambodja pada Notes Facebook



oleh Cunong Nunuk Suraja

Bukan Asep Sambodja kalau tidak dapat menyelaraskan wacana bacaan yang
terekam dalam memori kreatif dan ungkapan dalam karya kreatif pekerja penggiat sastra. Bukan Asep Sambodja kalau tidak menawarkan semacam penyucian diri atas apa yang telah mendaki dalam memori hasil studi kelayakan setiap karya kreatif para pendahulunya.

Dalam lima puisi yang terekam ini hampir semua menggunakan bayangan pikiran penyair yang ditulisnya, seperti Penembahan adalah salah satu judul drama, Mempertimbangkan adalah salah satu buku kumpulan esai yang membongkar tradisi suku, sedang judul yang lain merupakan harapan atau tanggapan aku lirik pada peristiwa Rendra.

Apa harapan aku lirik pada penokohan Rendra:

penyair adalah mimpi buruk
bagi penguasa
yang lupa diri
yang rakus
dan tamak
(“Panembahan Rendra”)

kau tampilkan teater minikata
untuk melindungi kata
dari polusi mulut-mulut knalpot
dari bising kata
……
kau bikin perkampungan kaum urakan
di Parangtritis
membebaskan orang-orang berteriak
dan menangis
pada laut

berteriak melawan gelombang
dan angin selatan

melawan belenggu
diam membisu
(“Mempertimbangkan Rendra”)

untuk bicara apa adanya
menguak sarang laba-laba
di lembaga wakil kita
menguak pejabat-pejabat korup
dan suka melacur
dan sebagainya dan seterusnya
dan siap dipenjara
(“Kita Butuh Seribu Rendra”)

Demikian Asep Sambodja mencoba merintihkan pinta pada sosok Rendra dalam baris-baris puisinya.

Berikutnya menelusuri lima sajak Asep Sambodja seperti menggenggam Rendra sesaat Rendra dinyatakan telah mangkat. Seperti “Oedipus Berpulang”, drama gubahan dari karya Sophocles, peristiwa Rendra menjadi upacara yang melebar sampai dunia. Asep Sambodja dengan cerdiknya mengakalinya dalam bait yang menginfiltrasi sajak Chairil Anwar maupun cerita pendek yang menyerukan “rumah masa depan” yang berukuran satu centimeter kali tiga centimeter:

di Citayam, di Citayam
kau akan dikenang
sepanjang siang
sepanjang malam
selamanya kan kukenang
(“Di Citayam Rendra Bersujud”)

Asep Sambodja memang jeli dalam hal menginfiltrasi sajak dengan pengalaman lamanya yang menunjuk pada SDD yang menjadikan trauma kehidupan kampusnya yang senantiasa seperti ditabrakkan pada cermin yang memantulkan luka kreativitas yang berdarah karena harus meruncat diri dalam harakiri ruh puisi sang guru. Asep makin piawai meramu segi dan sigi yang lebih menancap pada imaji yang cukup menyeret nyaliku untuk tidak menuduh plagiat ataupun jiplakan atau contekan kreatif. Ungkapan beriku misalnya untuk menyontohkan kepiawaian Asep:

ketika penyair-penyair salon
bicara tentang konde dan sisir
dan bibir dan hati murung
dan tak tahu derita rakyat
Rendra bicara apa adanya
tentang DPR yang tertutup sarang laba-laba
tentang pendidikan yang jauh
dari persoalan kehidupan
tentang orang-orang kepanasan
tentang pelacur-pelacur Jakarta
yang disuruhnya mlorotin
moral dan duit dan celana pejabat
dan ia dipenjara
(“Kita Butuh Seribu Rendra”)

Bagi penggila Rendra seperti juga penggila Elvis, Beatles, Queen maupun group musik lokal akan dengan cepat menyahut begitu getar melodi intro atau overture sebuah lagu mendayu demikian kesan yang timbul pada sayatan pertama, ketika meraba-rabai kelima sajak yang kemungkinan lahir sewaktu. Asep memang jagonya seperti Bento (lagu Iwan Fals) yang dengan menyebut tiga kali namanya maka keajaiban akan terjadi, demikian juga sajak-sajak Asep yang bertebaran di facebook maupun mailing list dan blog (asal jangan terpeleset kata bahasa Inggris GoBlog!)

Tapi ada sebuah anomali dengan puisi Asep Sambodja yang buncit alias kelima sesuai falsafah Pancasila yang sakti, rukun Islam yang menuntut untuk melakukan ibadah ke tanah suci sekali seumur hidup demikian pula puisi yang kelima:

Puisi adalah makam para penyair
setiap saat kita menziarahinya
menabur bunga-bunga makna
membaca ayat-ayat lama
(“Makam Penyair”)

Dan ini sangat dekat dengan sajak yang baru muncul di FB:

Kepada Medy Loekito

bahwa kita akan mati itu sudah pasti
tapi siapa bersamamu menjengukku?
menjenguk rangkaku?

aku tahu ada nonny, anggoro, tulus…
ada endo, badri, arumdono…
tapi siapa yang bersamamu?
penyairkah?
penyihir? semacam peri?

bahwa kematian itu kepastian dalam hidup
malaikat pun tahu
penyair tua pun tahu
tapi apa yang kau berikan padaku
lewat belaian jemarimu itu?
lentik jarimu itu?
apa yang kau ucapkan dalam diammu?

ada yang kau lekatkan di keningku
saat kau sedih katakan:
“mas asep sakit, bung saut sakit…”

hidup seperti sebuah puisi
yang harus segera diselesaikan

Citayam, 26 Oktober 2009

Begitu akrabnya kematian Subagio Sastrowardoyo atau Chairil Anwar yang selalu menantangi kematian. Penyair kelahiran kota bakso Solo atau kota ujung hidupnya pentolan teroris berwarganegara Malaysia Nurdin M. Top dan telah merambahi jalan pedang wartawan dan berlabuh di dermaga Fakultas Ilmu Budaya memang pantas diberi tanda dagang (trade mark) nJawani yang selalu “mikul duwur dan mendem jero” terutama pada peristiwa budaya Rendra berpulang. Walau Asep yang dosen Susastra FIB-UI ini cukup berani meluruhkan falsafahnya yang jauh dari nJawani:

hidup seperti sebuah puisi
yang harus segera diselesaikan

Retorika abadi aku lirik yang terasa di lidah Jawa yang sangat kejawen.

(Janjiku hanya mampu di sini Tuan Penyair!)
Bogor gemuruh dalam perutku yang sedang terganggu asam lambungnya (ataukah ini semacam satra perut?), sehingga menjadi langkah cepat bolak balik ke rest-room di dekat kamar tidur.

27 Oktober 2009

Sabtu, 24 Oktober 2009

Dua Penyair Indonesia Modern: Saut Situmorang dan Nirwan Dewanto


Saut Situmorang


Nirwan Dewanto

oleh Asep Sambodja


Puisi Saut Situmorang:

surat bawah tanah

bukan rasa perih peluru yang membakar
darah kami yang memaksaku
menulis surat ini, kawan

bukan rasa takut di mata mata hitam itu
di suara jeritan jeritan kematian di sekitar kami
yang mengingatkanku padamu

bukan rasa puas di wajah wajah baret hijau baret merah itu
tangan tangan coklat yang kokoh yang kejam yang menggenggam
senapan senapan marah mereka
yang menembakku untuk mengangkat penaku, kawan

bukan matahari, matahari yang dingin dan buta itu
bukan kebiruan diam mencekam langit yang cuma menonton itu
bukan kebisuan yang tak termaafkan ini
yang membuat marah jiwa kami yang frustrasi

tapi kewajiban untuk berdiri tegak
melawan ketidakadilan binatang
kemunafikan bau kentut
dan kebenaran diri sendiri yang berkarat berlumut
yang membuat kami berani beraksi
rasa sakit yang tak tertahan di hati kami
yang terluka membuat kami sadar
dari candu politik sehari-hari

marah kami adalah marah kupu kupu
di malam bulan purnama
karena mawar merahnya ternoda
diperkosa ketawa pelacur pelacur tua ibukota

kawan, masih kudengar mereka menembak
dan menembak dan menembak
waktu akhirnya berhasil kuselesaikan
surat duka ini
sebagai saksi
bagi kita semua



Puisi Nirwan Dewanto:

Semu

Puisiku hijau
seperti kulit limau
Kupaslah, kupaslah
dengan tangan yang lelah
temukan daging kata
bulat sempurna, merah jingga
terpiuh oleh laparmu
Junjunglah urat kata dengan lidahmu
sampai menetes darah kata
manis atau masam
atau dendam yang lama terpendam
melukaimu ingin
kecuali jika
lidahmu hampa seperti angin
Puisiku putih kabur
seperti cangkang telur
Pecahkanlah, pecahkanlah
dengan tangan yang hampir alah
temukan cairan kata
meradang, bening sempurna
tak berinti
mampu mengalir ke seluruh bumi
Tapi kau mencari jantung kata
kuning yang kau anggap milikmu
dan pernah nyala di lidah ibumu
Maafkan aku
tak bisa kuceritakan diriku
dengarlah, cangkang telur atau kulit limau
hanya samaranku
Aku sayap kata
terbang sendiri, birahi sendiri
hingga hancur aku
kau tak bisa menjangkauku
jika pun kau seluas langit lazuardi
sebab kata sesungguh kata
tak bisa mengena
jika kau masih juga
separuh membaca
separuh buta

2005


Rendra pernah mengatakan bahwa di dunia persilatan tidak ada yang nomor dua, sementara di dunia persuratan tidak ada yang nomor satu. Hal-hal yang berkaitan dengan otot, kekuatan, seperti dalam dunia pencak silat, pemenangnya adalah yang bisa mengalahkan lawannya. Sementara dunia persuratan yang bergerak di bidang kebudayaan, yang ada hanyalah keberagaman. Demikianlah saya menilai penyair Saut Situmorang dan Nirwan Dewanto sama-sama memiliki ilmu yang tinggi di dunia persuratan, dunia perpuisian Indonesia modern.

Dari dua puisi yang saya perlihatkan di atas, kedua penyair ini memiliki gaya dan muatan isi yang berbeda. Bahasa yang dipergunakan Saut Situmorang adalah bahasa yang familiar dengan pengguna bahasa Indonesi, sementara bahasa yang digunakan Nirwan Dewanto adalah bahasa yang terekam dalam kamus bahasa Indonesia, namun terkadang tidak familiar bahkan oleh pengguna bahasa Indonesia sehari-hari.

Meskipun demikian, kedua penyair ini menciptakan makna dalam puisinya secara utuh. Keduanya sama-sama merahasiakan motif penciptaan puisi; penciptaan suatu karya. Dalam puisi “Surat Bawah Tanah”, Saut Situmorang pada mulanya merahasiakan proses penulisan surat bawah tanah itu. Namun, dalam baris-baris sajaknya kemudian terbaca bahwa ia menulis “surat duka ini” untuk dijadikan “sebagai saksi bagi kita semua”.

Dalam puisi “Semu”, Nirwan Dewanto merahasiakan kata-kata dalam puisinya. Ia menyebut “puisiku hijau seperti kulit limau” dan “puisiku putih kabur seperti cangkang telur”, namun dalam baris-baris puisinya, ia mengungkapkan bahwa “cangkang telur atau kulit limau hanya samaranku”. Penyair seperti memberi teka-teki kepada pembacanya. Meskipun ia mengaku “Aku sayap kata” yang “terbang sendiri, birahi sendiri”, Nirwan Dewanto merasa yakin bahwa pembaca “tak bisa menjangkauku”.

Ada yang terlintas ketika membaca kedua puisi penyair papan atas Indonesia ini. Pertama, ketika membaca puisi “Surat Bawah Tanah” karya Saut Situmorang, yang berkelebat dalam kepala saya adalah puisi Subagio Sastrowardoyo yang berjudul “Mata Penyair”. Saya menilai kedua puisi itu memiliki visi yang sama, yakni mengungkapkan kejujuran dan melawan ketidakadilan. Penyair, dalam hal ini Saut Situmorang dan Subagio Sastrowardoyo, memiliki fungsi atau tugas mulia sebagai pembawa kabar derita; seolah-olah penderitaan rakyat itu berada di pundak kedua penyair itu.

Kedua, ketika membaca puisi “Semu” karya Nirwan Dewanto, yang berkelebat di kepala saya adalah puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul “Pada Suatu Hari Nanti” dan “Sajak-sajak Empat Seuntai”. Menurut saya, baik Nirwan Dewanto dan Sapardi Djoko Damono sama-sama bermain kata dan makna kata. Jika dalam puisinya Nirwan Dewanto mengatakan “kau tak bisa menjangkauku jika pun kau seluas langit lazuardi”, maka dalam puisi Sapardi Djoko Damono terbaca “jika suatu hari nanti mereka mencapaimu, rahasiakan, sia-sia saja memahamiku.”

Jika dalam puisi Saut Situmorang yang menjadi “lawan” adalah penguasa atau penindas, maka yang menjadi “lawan” dalam puisi Nirwan Dewanto adalah pembaca dalam arti luas. Keduanya sama-sama mencoba sembunyi dari “lawan”-nya. Dari judul masing-masing puisi terbaca makna bahwa aku-lirik dalam puisi Saut Situmorang berada dalam posisi memperjuangkan kemerdekaan dari rasa takut. Sementara aku-lirik dalam puisi Nirwan Dewanto bersembunyi dari pemahaman publik. Ia seperti seorang empu atau begawan yang berada di menara mercusuar. Tak seorang pun diperbolehkan mendekatinya, apalagi memahaminya. Kalaupun ada yang ingin disampaikannya kepada pembaca, maka yang disampaikannya hanyalah semu. Hanya tipu daya. Bisa jadi hanya sekadar permainan kata belaka.

Yang menarik dari kedua penyair ini adalah muatan isi pada puisi mereka. Puisi Saut Situmorang terlihat jelas bermuatan politik. Ada relasi kuasa yang tengah bernegosiasi dan Saut Situmorang memposisikan dirinya berada di pihak korban, kaum tertindas. Sikap politik semacam ini muncul dalam puisi-puisinya yang mengangkat kasus Marsinah, Wiji Thukul, dan Munir dalam Otobiografi. Kalaupun dibandingkan dengan sastrawan-sastrawan Lekra yang berprinsip “Politik sebagai Panglima”, misalnya dibandingkan dengan puisi Putu Oka Sukanta dan Amarzan Ismail Hamid, maka puisi Saut Situmorang berada dalam garis politik seperti itu. Hanya saja persoalan yang diangkat sudah jauh berbeda, dan masing-masing penyair memiliki kekhasannya masing-masing.

Nirwan Dewanto sedikit banyak meneruskan garis politik sastrawan Manikebu yang apolitis. Prinsipnya “seni untuk seni” yang mengutamakan bentuk pengucapan. Apakah seorang pembaca seperti Anwar Holid mengerti atau tidak terhadap puisi itu, tampaknya itu tak menjadi soal. Puisi menjadi semacam klangenan yang meninabobokan. Jika kita perhatikan puisi-puisi Joko Pinurbo, tampak jelas ia memanfaatkan kata “celana” dan segala yang terkait dengannya untuk menghasilkan sebuah puisi yang memikat. Kalau kita perhatikan betul-betul puisi Nirwan Dewanto, ternyata ia memanfaatkan kata “payudara” atau “susu” untuk memikat pembacanya.

Joko Pinurbo bekerja keras mengolah kata “celana” yang tidak puitis itu menjadi puitis di mata pembaca. Nirwan Dewanto pun bekerja keras mengolah kata “payudara” dan “susu” dalam puisi-puisinya. Sedikitnya ada 13 puisi yang menggunakan kata “payudara” dalam buku Jantung Lebah Madu. Dan itu adalah pilihan. Bisa juga pencapaian. Joko Pinurbo mendapat berbagai penghargaan karena puisi “Celana”. Nirwan Dewanto juga dianugerahi penghargaan karena jasa kata “Payudara” dalam 13 puisinya.

Baik Saut Situmorang maupun Nirwan Dewanto layak diberi penghargaan. Keduanya harus dicatat, keduanya dapat tempat, sebagaimana kata Chairil Anwar.

Citayam, 24 Oktober 2009

Jumat, 23 Oktober 2009

Catatan buat Pusat Bahasa



oleh Asep Sambodja

Saya tidak tahu, apakah Pusat Bahasa mengundang Remy Sylado, Riris K. Toha Sarumpaet, Mariana Amiruddin, dan Veven Sp. Wardhana dalam acara peluncuran 10 novel berbahasa Indonesia itu untuk mencaci-maki produk Pusat Bahasa itu atau untuk memprovokasi peserta diskusi agar bergairah membaca buku-buku tersebut. Yang terjadi, kedua sastrawan dan kedua pengamat sastra itu memberi kritik (untuk tidak mengatakan caci-maki) yang sangat pedas pada Pusat Bahasa.
Dalam acara diskusi “Sepuluh Novel Berbahasa Indonesia” yang diselenggarakan pada 22 Oktober 2009 di Pusat Bahasa itu diluncurkan 10 novel yang diterbitkan Pusat Bahasa. Ke sepuluh novel itu adalah Gandamayu, Cinta Perempuan Terkutuk (Putu Fajar Arcana), Arjunawijaya (Hamsad Rangkuti), Mengasapi Rembulan (Agus R. Sarjono), Rara Beruk (Suyono Suyatno), Kisah Tuhu dari Tanah Melayu (Abidah El Khalieqy), Mundinglaya Dikusumah (Gola Gong), Janji yang Teringkari (Imam Budi Utomo), Lubdaka yang Berkelebat (Yanusa Nugroho), Kundangdya (Oka Rusmini), dan Kakawin Gajah Mada (Kurnia Effendi).
Dalam diskusi tersebut, sastrawan Veven Sp. Wardhana mengatakan, kalau dilihat dari sudut industri kreatif, cover buku 10 novel itu tidak menarik. Ketika buku-buku itu diberikan kepada anak-anaknya, mereka bertanya, “Ini buku terbitan kapan? Tahun 50-an atau 60-an?” Dari segi industri kreatif ini, buku-buku tersebut akan “gulung koming” di pasaran buku; atau sekadar menjadi pajangan di rak toko buku.
Riris K. Toha-Sarumpaet mengatakan bahasa yang digunakan dalam buku-buku itu sangat jorok, dalam arti kesalahan ejaannya sangat mengganggu kenikmatan membaca. Selain itu, penceritaannya tidak menarik; masih seperti silsilah raja-raja, tapi kurang bercerita. “Untuk orang dewasa saja tidak menarik, apalagi untuk anak-anak,” kata Guru Besar FIB UI ini.
Redaktur Pelaksana Jurnal Perempuan, Mariana Amiruddin, mempertanyakan kenapa Pusat Bahasa mengangkat cerita-cerita lama itu di masa sekarang ini, kenapa bukan karya sastra yang mengangkat lokalitas dan persoalan-persoalan kontemporer. Karena, persoalan kontemporer pun menarik untuk diangkat dalam sastra, seperti peristiwa Mei 1998 dan tragedi 1965-1966.
Novelis dan penyair Remy Sylado menguliti novel-novel itu dari segi bahasanya, yang kekacauannya sangat “centang perenang”. “Penulis tampak sekadar menulis ulang cerita-cerita lama, dan menuliskannya secara sekadar pula. Editor bahasa maupun korektor bahasa juga tidak sungguh-sungguh memperhatikan bahasa, sehingga muncul kesalahan dan ketidakkonsistenan,” ujar Remy.
Redaktur Budaya Republika Ahmadun Yosi Herfanda yang menjadi moderator dalam acara itu tampak sibuk membela produk Pusat Bahasa itu, karena dia merupakan salah satu tim editornya. Ahmadun tampaknya menerima kritikan itu sebagai masukan dan berjanji (‘janji adalah utang yang harus dibayar’) akan memperbaiki buku-buku tersebut. Dad Murniah sebagai staf Pusat Bahasa yang juga penyelaras bahasa pun menampung kritik-kritik tersebut untuk memperbaiki buku-buku itu sebelum disosialisasikan kepada masyarakat.
Rasanya aneh kalau Pusat Bahasa masih memproduksi karya sastra dengan tingkat kesalahan bahasa yang sangat parah. Aneh sekali di mata masyarakat; kenapa Pusat Bahasa yang memproduksi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masih melakukan kesalahan yang sangat fatal seperti itu? Apakah mereka tidak menggunakan KBBI dalam melakukan penyuntingan? Kalau benar seperti itu, apa kata dunia?
Saya paham ini adalah sebuah proyek. Tapi, sejatinya proyek itu jangan dikerjakan secara asal-asalan. Hasilnya kan terlihat kemudian, bahwa ternyata, dari segi bahasanya saja, produk itu sangat memalukan. Belum lagi dilihat dari segi ceritanya. Kalau sekadar menulis ulang cerita lama dengan kemasan baru, risikonya adalah karya itu bisa dicap sebagai plagiarisme kalau pengarang aslinya tidak disebutkan. Apatah lagi soal royalti. Bagaimana mungkin Pusat Bahasa mengambil karya nenek moyang kita begitu saja dan memproduksinya secara massal? Pramoedya Ananta Toer saja memaki-maki Taufiq Ismail sebagai plagiator karena mengambil karya-karya Pram berupa esai dari harian Bintang Timur dan dimuat begitu saja dalam Prahara Budaya tanpa minta izin pada Pramoedya. “Itu merampok namanya,” kata Pram.
Agar proyek itu tidak dikatakan plagiarisme, sebaiknya cerita-cerita lama itu tidak sekadar ditulis ulang, tapi sudah direkonstruksi bahkan didekonstruksi oleh pengarang yang baru. Contoh yang baik saya kira adalah novel Kitab Omong Kosong karya Seno Gumira Ajidarma. Dia mendekonstruksi cerita Ramayana. Meskipun demikian, dia mencantumkan sumber-sumber referensinya.
Dalam diskusi itu, saya menyarankan kepada Pusat Bahasa, kenapa tidak mensosialisasikan karya-karya sastra yang sudah ada sekarang ini? Karya-karya Remy Sylado, Seno Gumira Ajidarma, Yanusa Nugroho, Linda Christanty, Veven Sp. Wardhana, Sapardi Djoko Damono, A. Mustofa Bisri, Pramoedya Ananta Toer, dan lain-lain yang sudah teruji kualitasnya itu yang diproduksi secara massal untuk dibagikan ke sekolah-sekolah?
Dalam sambutannya, Mustaqim (?) dari Pusat Bahasa mengatakan proyek ini untuk melestarikan nilai-nilai budaya ketimuran. Itu ungkapan yang klise. Nilai-nilai Timur seperti apa yang dilestarikan? Nilai-nilai Barat apa yang ditolak? Saya justru menyarankan kepada Pusat Bahasa agar tidak alergi dengan pengaruh dari luar. Nilai-nilai Islam itu adalah salah satu pengaruh dari luar. Begitu juga nilai-nilai Kristen, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Sistem pendidikan yang mendominasi sekarang ini pun pengaruh dari Barat. Jadi, jangan diulang-ulanglah ungkapan seperti itu. Kita kan tidak mau jadi kodok dalam tempurung kelapa busuk.

Citayam, 23 Oktober 2009

Senin, 19 Oktober 2009

Sikap Ajip Rosidi terhadap Lekra dan Manikebu



oleh Asep Sambodja

Sikap Ajip Rosidi sebagai sastrawan terhadap Lekra dan Manikebu sangat jelas, bahwa dia tidak mau masuk dalam pengkotakan semacam itu. Dari esai-esainya tampak jelas bahwa Ajip Rosidi (1995) anti kelompok kiri, namun ia tak mau melakukan perlawanan terhadap Lekra dengan membuat “perahu” Manikebu, karena akan mudah “diserang” pihak lawan. Ia ingin menjadi sastrawan yang bebas dari blok Lekra maupun blok Manikebu. Dalam buku Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965-2005 karya Arief Budiman (2006), Ajip Rosidi diposisikan sebagai sastrawan independen.
Arief Budiman menyebutkan bahwa pada 1960-an, sastrawan-sastrawan Indonesia berada dalam empat kelompok, yakni pertama, sastrawan-sastrawan yang menjadi anggota Lekra seperti Pramoedya Ananta Toer, Agam Wispi, Boejoeng Saleh, F.L. Risakotta, Amarzan Ismail Hamid, Sobron Aidit, Rivai Apin, dan sebagainya. Kedua, sastrawan-sastrawan yang menandatangani Manifes Kebudayaan seperti H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, Goenawan Mohamad, Arief Budiman, Taufiq Ismail, dan sebagainya. Ketiga, sastrawan-sastrawan yang bernaung di bawah partai politik, seperti Sitor Situmorang (LKN-PNI), Asrul Sani dan Usmar Ismail (Lesbumi-NU), dan sebagainya. Kelompok keempat adalah sastrawan independen seperti Ajip Rosidi, Trisnojuwono, Toto Sudarto Bachtiar, Ramadhan K.H. dan sebagainya.
Dalam buku Sastera dan Budaya Kedaerahan dalam Keindonesiaan, Ajip Rosidi (1995) menjelaskan bahwa Arief Budiman mendatangi Ajip Rosidi yang saat itu sedang berada di rumah Toto Sudarto Bachtiar di Jakarta. Arief Budiman meminta Ajip Rosidi dan Toto Sudarto Bachtiar untuk menandatangani pernyataan Manifes Kebudayaan, tapi keduanya menolak. Ajip Rosidi beranggapan bahwa langkah seperti itu berbahaya, karena tidak lagi merupakan langkah kebudayaan, melainkan sudah merupakan langkah politik, karena bagaimanapun pernyataan itu merupakan suatu pernyataan politik (Rosidi, 1995).
Ajip Rosidi memilih menjadi sastrawan yang bebas. Kebebasan yang dimaksud Ajip adalah kalaupun seniman dan sastrawan diwajibkan masuk suatu partai politik maupun lembaga kebudayaan yang bernaung di bawah partai politik, hendaknya tetap mempertahankan independensinya (Rosidi, 1995). Lebih lanjut dikatakan bahwa meskipun bebas, bukan berarti tidak tahu politik. “Sebagai seniman, mereka harus percaya pada kekuatan hasil ciptaannya saja. Dan percaya, bahwa kekuatan hasil ciptaan dapat mengatasi segala kotak yang dibuat berdasarkan pandangan politik,” tulis Ajip Rosidi.
Sebagai salah satu pengurus Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) yang menghadiri rapat persiapan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesiaa (KKPI) di Balai Budaya, Ajip Rosidi menyarankan agar sastrawan-sastrawan Lekra diundang juga dalam kongres tersebut, dan bukannya diasingkan. Ternyata usul Ajip Rosidi ini tidak diterima oleh panitia KKPI.
Ketika KKPI diselenggarakan pada Maret 1964, Ajip Rosidi protes kepada panitia, kenapa sebuah konferensi pengarang diketuai oleh seorang yang sama sekali bukan pengarang, meskipun dia jenderal, yakni Mayjen Sudjono. “Itu merupakan suatu keganjilan yang merusak citra sastrawan,” ujar Ajip Rosidi (1995).
Ajip Rosidi sebenarnya tahu bahwa KKPI itu didukung penuh oleh Angkatan Darat, berkat lobi Bokor Hutasuhut dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal A.H. Nasution. Semua peserta yang datang dari daerah dibiayai oleh Angkatan Darat, terutama yang menandatangani Manifes Kebudayaan. Ajip Rosidi dan sastrawan-sastrawan dari Bandung yang datang ke KKPI itu sama sekali tidak dibiayai oleh Angkatan Darat karena tidak menandatangani Manifes Kebudayaan. Ajip Rosidi mengaku ia dibantu oleh pengusaha Rachmat Bustaman dan meminta honorarium pada Jacob Oetama dan P.K. Ojong untuk tulisannya yang akan dimuat di majalah Intisari.
Goenawan Mohamad (2002) dalam bukunya Eksotopi: Tentang Kekuasaan, Tubuh, dan Identitas menilai konferensi itu merupakan suatu kegagalan. Selain tidak membicarakan persoalan substansi Manifes Kebudayaan, tidak semua peserta yang hadir adalah sastrawan atau seniman. “Saya ingat salah seorang yang duduk di samping saya dalam rapat-rapat persiapan adalah seorang penyusun buku pelajaran tentang tata buku. Ada juga kemudian seorang perwira kedokteran AD, dan beberapa birokrat yang tak dikenal dari daerah,” kata Goenawan Mohamad (2002).
Sebulan setelah acara konferensi itu, Ajip Rosidi bertemu dengan Bokor Hutasuhut. Dengan bangga Bokor mengatakan bahwa Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI) yang merupakan organisasi hasil bentukan KKPI yang baru berlangsung akan diterima oleh Ibu Fatmawati, istri pertama Presiden Soekarno. Bokor menganggap ini merupakan kemenangan politik, karena pihak Lekra telah merangkul Ibu Hartini, istri kedua Presiden Soekarno. Ajip Rosidi menilai bahwa tindakan itu berbahaya, “karena dengan demikian kita telah mencampuri urusan rumah tangga Bung Karno,” tegas Ajip Rosidi (1995).
Pada 8 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan yang isinya melarang Manikebu. Pernyataan itu dimuat di berita Antara pada 10 Mei 1964.

Kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Pemimpin Besar Revolusi, dengan ini menyatakan bahwa demi keutuhan dan kelurusan jalannya revolusi, dan demi kesempurnaan ketahanan bangsa, apa yang disebut Manifesto Kebudayaan yang disingkat menjadi Manikebu dilarang.
Sebab larangan itu ialah karena Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai pancaran telah menjadi garis besar haluan negara dan tidak mungkin didampingi dengan manifesto lain, apalagi kalau manifesto lain itu menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi dan memberikan kesan berdiri di sampingnya, padahal demi suksesnya revolusi maka segala usaha kita jalankan di atas rel revolusi menurut petunjuk-petunjuk Manipol dan bahan indoktrinasi lain-lainnya.

Tidak lama setelah pelarangan itu, Wiratmo Soekito, H.B. Jassin, dan Trisno Sumardjo mengirim surat kepada Presiden Soekarno untuk meminta maaf. Ketika Ajip Rosidi bertanya kepada Trisno Sumardjo, kenapa mereka minta maaf sementara penandatangan Manikebu di daerah-daerah menjadi korban “pengganyangan”, Trisno Sumardjo menjawab, “Saya sendiri tidak tahu. Itu usulnya Bokor, jadi kami bertiga menurut saja.” (Rosidi, 1995).
Ajip sendiri curiga yang menulis pernyataan itu bukan Bung Karno, melainkan Njoto. Ia juga curiga Bung Karno tidak membaca pernyataan Manifes Kebudayaan itu. Tapi, kecurigaan semacam ini sulit dikonfirmasi kebenarannya. Pelarangan Manikebu itu meyakinkan Ajip Rosidi bahwa “pernyataan itu dikeluarkan Presiden Soekarno karena dia tersinggung setelah mendengar bahwa pihak KKPI mau mengunjungi Ibu Fatmawati yang ketika itu tetap resmi menjadi istrinya, tapi tidak mau tinggal lagi di istana setelah Bung Karno mengambil Hartini sebagai istri kedua,” (Rosidi, 1995).
Independensi Ajip Rosidi melemah ketika ia menyusun buku Laut Biru Langit Biru (1977) dan Puisi Indonesia Modern (1987). Di dalam kedua buku itu tidak terbaca lagi sastrawan Lekra seperti Boejoeng Saleh, Rivai Apin, ataupun Pramoedya Ananta Toer. Di zaman Soeharto, politik benar-benar jadi panglima dan bukan sekadar slogan lagi. Sastrawan-sastrawan Lekra dipenjara tanpa diadili, karya-karya mereka menjadi bacaan terlarang, dan sastrawan independen pun tidak menghiraukannya.

Citayam, 20 Oktober 2009